Pemerintahan Kalimantan Barat
Sekda Ketapang Repalianto memimpin rapat tindak lanjut expose Rencana Pengembangan Taman Kota. Konsep yang dimatangkan mencakup penataan ruang bermain anak, fasilitas UMKM, hingga penghijauan guna menjadikan Taman Kota sebagai identitas baru Kabupaten Ketapang.
Pemkab Ketapang melalui Sekda Repalianto menghadiri Konsultasi Publik PPM Harita Bauxite. Pemerintah mendorong agar program pemberdayaan dari sektor tambang bersifat bottom-up, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi mengoperasikan RS Pangeran Ratu Kusuma Anom di Sandai dengan layanan pemeriksaan hingga rawat inap gratis sampai Desember 2026. Kehadiran RS ini menjadi angin segar bagi masyarakat Sandai, Hulu Sungai, Simpang Dua, Laur, dan Tayap
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyerahkan bantuan paket belajar kepada enam satuan pendidikan di Kecamatan Sandai. Di sela peresmian RS Pratama Sandai, Bupati menegaskan bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan harus berjalan seimbang demi mempersiapkan generasi penerus Ketapang.
Sekda Ketapang Repalianto memimpin Rapat Tim Penilai Media Sosial Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas informasi digital di lingkungan OPD, kecamatan, dan kelurahan. Sekda menegaskan pentingnya transparansi penilaian serta larangan penyebaran konten hoaks dan SARA.
Sekda Ketapang Repalianto mewakili Bupati menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Anti Narkotika Kabupaten Ketapang 2026. Pemkab mendorong generasi muda untuk berani menolak narkotika dan menyalurkan energi positif melalui kegiatan produktif demi masa depan Ketapang yang sehat.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri acara Kenal Pamit Kapolres Ketapang dari AKBP Muhammad Harris kepada AKBP Putra Pratama. Bupati berharap sinergi TNI-Polri dan Pemda terus terjaga demi menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk penanganan karhutla.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama TNI dan Polri menghadirkan layanan pengolahan air bersih berteknologi Reverse Osmosis (RO) di Desa Sungai Bakau dan Kelurahan Muliakerta. Langkah ini menjadi solusi cepat mengatasi kekeringan sumur warga akibat kemarau panjang dan intrusi air laut.
KORANKALBAR.COM — Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla, menyusul operasi pemadaman yang masih terus berlangsung di berbagai wilayah.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H bersama PCNU Kabupaten Ketapang. Selain menegaskan sinergi dengan tokoh agama, Bupati mengajak masyarakat memanjatkan doa bersama agar Ketapang segera diberi hujan dan dijauhkan dari dampak buruk kabut asap.
Pemkab Ketapang menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam kesempatan ini, Menhut mengungkapkan bantuan Presiden senilai Rp20 miliar telah disalurkan untuk Ketapang, sekaligus menegaskan penegakan hukum tegas terhadap korporasi pembakar lahan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke Ketapang untuk meninjau penanganan karhutla yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berhasil menurunkan titik api dari 85 menjadi 13 hotspot, meski lahan gambut masih menjadi tantangan utama pemadaman.
Sekda Ketapang Repalianto mewakili Bupati mengikuti Rapat Kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati/Wali Kota se-Kalbar secara daring. Raker ini membahas penguatan tujuh program prioritas Presiden 2026, mulai dari ketahanan pangan hingga penanganan TBC, demi mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera.
Sekda Ketapang Repalianto menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD 2026. Selain membahas strategi intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah juga menegaskan komitmen serius penanganan status Tanggap Darurat Karhutla melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla usai 15 dari 20 kecamatan terdampak. Kualitas udara mencapai level sangat tidak sehat, sementara kasus ISPA melonjak hingga 803 kasus.
