KETAPANG, Koran Kalbar – Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan kelancaran distribusinya kepada masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., bersama Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan penyaluran BBM, termasuk upaya mengoptimalkan distribusi ke sejumlah wilayah serta mencari solusi atas antrean kendaraan yang terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang.

Distribusi BBM Perlu Menyesuaikan Kebutuhan Wilayah Ketapang

Dalam pertemuan itu, Alexander Wilyo menegaskan bahwa ketersediaan pasokan BBM harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang memiliki wilayah luas dan jarak antarkawasan cukup jauh membutuhkan sistem distribusi energi yang terencana dengan baik. Terlebih, aktivitas ekonomi dan industri di daerah ini turut memerlukan dukungan pasokan BBM yang memadai.

Karena itu, Bupati mendorong adanya peningkatan efektivitas penyaluran BBM, termasuk optimalisasi fasilitas distribusi dan kesiapan armada transportasi pengangkut bahan bakar.

Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan dapat menjangkau setiap SPBU secara lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Ketapang.

Evaluasi Penyaluran dan Pengawasan Antrean SPBU

Selain memastikan ketersediaan pasokan, persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.

Bupati menilai kondisi antrean perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelayanan pengisian BBM dapat berlangsung lebih tertib. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya antrean yang tidak seluruhnya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi normal masyarakat.

Untuk itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran dan pelayanan BBM. Langkah tersebut penting agar distribusi berjalan sesuai peruntukan dan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh BBM secara lebih mudah.

Pemerintah daerah bersama Pertamina juga diharapkan meningkatkan pemantauan kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi antarpihak. Dengan koordinasi yang baik, potensi keterlambatan pengiriman dapat segera diantisipasi dan informasi mengenai ketersediaan BBM dapat disampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Pemkab Ketapang Dorong Langkah Konkret Bersama Pertamina

Alexander Wilyo berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki kaitan erat dengan kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, transportasi, perdagangan, serta kegiatan industri. Oleh sebab itu, persoalan distribusi dan antrean SPBU perlu ditangani melalui kerja sama yang konsisten antara pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pihak terkait.

Ia berharap optimalisasi distribusi dapat menciptakan pelayanan SPBU yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian akses BBM bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pertamina serta instansi terkait guna mengawal kelancaran penyaluran energi.

Melalui sinergi tersebut, ketersediaan BBM diharapkan tetap terjaga, antrean kendaraan dapat ditangani secara lebih efektif, dan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang dapat berlangsung dengan lancar.