
Wabup Ketapang Terima Relawan Internasional, Bahas Bantuan Penanganan Karhutla
Koran Kalbar · 3 November 2026
Berita nasional Indonesia

Koran Kalbar · 3 November 2026
Polda Kalbar menangani 68 laporan karhutla perorangan dan 33 laporan korporasi. Secara nasional, 245 orang dan 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik Kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pelayanan masyarakat, sinergi antara pemerintah desa dan berbagai elemen, serta percepatan pembangunan desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto mendukung penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) melalui kegiatan supervisi dan konferensi kasus Batch 1. Upaya ini bertujuan memperkuat perlindungan anak, meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026. Momentum nasional ini menjadi ajakan untuk memperkuat persatuan, menanamkan nasionalisme, serta mendorong generasi muda berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Ketapang dan Indonesia.
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menghadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta yang membahas percepatan akses keuangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dan penyaluran pembiayaan senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur di Indonesia.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerima audiensi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Ketapang untuk membahas kelangkaan BBM, kabut asap akibat karhutla, dan keterbatasan air bersih. Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi serta penguatan koordinasi dalam mencari solusi atas persoalan masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan membuka pasar murah dan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat Ketapang. Sebanyak 1.000 paket sembako dijual seharga Rp50.000 dari harga normal Rp130.000, sebagai upaya menekan inflasi di tengah dampak kekeringan dan karhutla.
Sekda Ketapang Repalianto memimpin Rapat Tim Penilai Media Sosial Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas informasi digital di lingkungan OPD, kecamatan, dan kelurahan. Sekda menegaskan pentingnya transparansi penilaian serta larangan penyebaran konten hoaks dan SARA.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri acara Kenal Pamit Kapolres Ketapang dari AKBP Muhammad Harris kepada AKBP Putra Pratama. Bupati berharap sinergi TNI-Polri dan Pemda terus terjaga demi menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk penanganan karhutla.
KORANKALBAR.COM — Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla, menyusul operasi pemadaman yang masih terus berlangsung di berbagai wilayah.
Pemkab Ketapang menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam kesempatan ini, Menhut mengungkapkan bantuan Presiden senilai Rp20 miliar telah disalurkan untuk Ketapang, sekaligus menegaskan penegakan hukum tegas terhadap korporasi pembakar lahan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke Ketapang untuk meninjau penanganan karhutla yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berhasil menurunkan titik api dari 85 menjadi 13 hotspot, meski lahan gambut masih menjadi tantangan utama pemadaman.
Sekda Ketapang Repalianto menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD 2026. Selain membahas strategi intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah juga menegaskan komitmen serius penanganan status Tanggap Darurat Karhutla melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo berhasil memfasilitasi islah antara PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) dengan masyarakat Desa Merimbang Jaya. Kesepakatan mencakup pemberian lahan kemitraan seluas 20 persen serta pencabutan seluruh laporan hukum dari kedua belah pihak.