Pemerintahan
Bupati Ketapang Mediasi Sengketa Lahan Lembah Mukti, Pemeriksaan 31 Bidang Disepakati
Koran Kalbar · 3 November 2026
Hukum
Berita hukum dan kejaksaan
Polda Kalbar Tangani 68 Laporan Karhutla Perorangan dan 33 Korporasi
Polda Kalbar menangani 68 laporan karhutla perorangan dan 33 laporan korporasi. Secara nasional, 245 orang dan 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wabup Ketapang Buka Gelar Pengawasan Daerah 2026, Minta Perangkat Daerah Segera Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir membuka Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya mempercepat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Mahasiswa Gelar Aksi Beruntun di Pontianak, Soroti Karhutla hingga Dugaan Kekerasan terhadap Peserta Demo
PONTIANAK, KORANKALBAR.COM — Gelombang demonstrasi mahasiswa di Kota Pontianak pada 20–23 Oktober 2026 menyoroti sejumlah persoalan di Kalimantan Barat, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi anggaran, pendidikan, hingga dugaan kekerasan terhadap peserta aksi.
Wabup Ketapang Sampaikan Jawaban Pemda atas Dua Raperda, Bahas PKL dan Minuman Beralkohol
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap dua Raperda, yakni penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kedua regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Bupati Ketapang Minta Distribusi BBM Tepat Sasaran, Antrean SPBU Jadi Perhatian
Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta penanganan antrean panjang dan persoalan ketersediaan BBM mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemkab mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM, kepastian pasokan dari Pertamina, serta pemerataan distribusi ke SPBU dan Pertashop.
Bupati Ketapang Dukung Pemeriksaan BPK RI di Kabupaten
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut kedatangan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalbar dalam entry meeting pemeriksaan keuangan daerah, Rabu 7 Oktober 2026. Ia mengarahkan seluruh OPD agar kooperatif dan membuka akses data bagi tim pemeriksa.
Fasilitasi Islah, Bupati Ketapang Damaikan Sengketa Lahan PT PTS dan Warga Merimbang Jaya
Bupati Ketapang Alexander Wilyo berhasil memfasilitasi islah antara PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) dengan masyarakat Desa Merimbang Jaya. Kesepakatan mencakup pemberian lahan kemitraan seluas 20 persen serta pencabutan seluruh laporan hukum dari kedua belah pihak.
Sengketa Lahan Dayak Kualan dan PT Mayawana Persada Selesai, 8 Poin Kesepakatan Diraih
Mediasi sengketa lahan antara Masyarakat Adat Dayak Kualan dan PT Mayawana Persada di Ketapang berbuah manis. Difasilitasi oleh Pemkab Ketapang, mediasi lintas sektor ini menghasilkan 8 poin kesepakatan krusial.
Perjuangkan Hak Warga Teluk Bayur, Bupati Ketapang Ikuti RDPU Konflik Agraria di Komisi II DPR RI
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI membahas sengketa lahan antara warga Desa Teluk Bayur dengan PT Prakarsa Tani Sejati. DPR RI merekomendasikan pengaktifan GTRA dan percepatan status clean and clear lahan hingga akhir 2026.