Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, Ini Penjelasannya

JAKARTA, Koran Kalbar – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.

Kesepakatan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mengikuti rapat koordinasi dan finalisasi pembahasan penataan ASN bersama pimpinan DPR RI serta sejumlah pejabat pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah pejabat kementerian terkait.

Kebijakan PPPK Penuh Waktu Berlaku untuk Berbagai Profesi

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan terbaru pemerintah memperluas cakupan peningkatan status PPPK yang sebelumnya lebih banyak difokuskan pada tenaga pendidik atau guru.

Melalui kesepakatan bersama DPR RI, kebijakan tersebut kini mencakup berbagai profesi yang selama ini berstatus PPPK Paruh Waktu dan menjalankan tugas pelayanan publik.

"Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Prasetyo.

Cakupan profesi tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Perluasan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan status kepegawaian sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

PPPK Penuh Waktu Berpeluang Mengikuti Seleksi CPNS 2027

Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan berlangsung pada 2027.

Prasetyo menyampaikan bahwa kesempatan tersebut diberikan secara lintas profesi sehingga pegawai yang telah memperoleh peningkatan status tetap mempunyai peluang mengikuti seleksi menjadi PNS.

"Ini karena statusnya naik yang lintas profesi maka diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS," ungkapnya.

Meski demikian, perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu tidak serta-merta menjadikan pegawai bersangkutan sebagai PNS. Mereka tetap harus mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, jalur PPPK dan CPNS tetap memiliki mekanisme kepegawaian yang berbeda.

Pelaksanaan Pengangkatan Menunggu Ketentuan Teknis

Walaupun kesepakatan peningkatan status telah diumumkan, sejumlah aspek teknis pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain mekanisme pengusulan pegawai, kebutuhan formasi, proses administrasi, penerbitan surat keputusan, serta penyesuaian hak dan penghasilan setelah perubahan status.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu berkaitan dengan kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menunggu petunjuk teknis dan ketentuan pelaksanaan dari pemerintah pusat sebelum melakukan proses penyesuaian kepegawaian di masing-masing instansi.

Kemampuan anggaran juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar penataan pegawai dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kapasitas fiskal pemerintah.

PPPK di Daerah Menantikan Kepastian Pengangkatan

Kesepakatan pemerintah dan DPR RI ini menjadi perhatian bagi para PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah, termasuk mereka yang selama ini bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, maupun instansi lainnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan karier dalam lingkungan pemerintahan.

Di sisi lain, para pegawai masih menantikan penjelasan lebih terperinci mengenai tahapan pengangkatan, persyaratan administrasi, hak kepegawaian, hingga penyesuaian penghasilan setelah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.

Pembahasan mengenai kebijakan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah tenaga honorer dan pegawai non-ASN menyampaikan berbagai pertanyaan, mulai dari mekanisme perubahan status, persyaratan usia untuk mengikuti seleksi CPNS, hingga cakupan profesi yang akan memperoleh kebijakan tersebut.

Sebagian menyambut pengumuman itu dengan rasa syukur, sementara lainnya berharap pemerintah segera menerbitkan aturan teknis agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Dengan dimulainya kebijakan secara bertahap pada 1 Januari 2027, perhatian selanjutnya tertuju pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Referensi verifikasi berita:
Sekretariat Negara – Pemerintah dan DPR Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027.

DPR RI – Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi.

ANTARA – Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu per 1 Januari 2027