83 Hari Tanpa Hujan, Bupati Ketapang Tegaskan Penanganan Karhutla Harus Bergerak Cepat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo memimpin Rakor Penanganan Karhutla yang diikuti seluruh camat dan kepala desa secara daring. Di tengah kekeringan panjang selama 83 hari, Bupati menginstruksikan pengaktifan posko darurat serta larangan tegas membakar lahan maupun sampah.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (22/9/2026).
Rapat strategis ini diikuti secara virtual oleh seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang melalui Zoom Meeting, serta dihadiri langsung unsur Forkopimda, Danyon TP 832/Pawan Asasta, Danyon TP 833/Bumi Daranante Sanggau, perangkat daerah, dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.
Kekeringan Ekstrem 83 Hari Tanpa Hujan
Dalam arahannya, Bupati Alexander Wilyo mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait durasi kemarau yang melanda Ketapang. Hingga 22 September 2026, wilayah ini tercatat telah mengalami sekitar 83 hari tanpa hujan secara merata, kondisi yang memperbesar risiko meluasnya titik api dan memperburuk kualitas udara.
Menyikapi hal tersebut, Bupati menegaskan pentingnya respons cepat dan sinergi tanpa sekat birokrasi antar-lembaga terkait.
“Setiap ada laporan, kita harus merespons cepat, mengambil langkah cepat, dan melakukan koordinasi cepat. Jangan menunggu,” tegas Bupati.
Instruksi Aktivasi Posko dan Larangan Membakar
Bupati menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa untuk segera mengaktifkan posko siaga Karhutla di wilayah masing-masing, guna memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri, pemadam swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan lokal.
Di tengah kondisi kekeringan ekstrem ini, Bupati kembali menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah rumah tangga. Ia meminta pengawasan diperketat hingga level dusun dan RT untuk mencegah bencana kecil berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Dalam situasi seperti sekarang, tidak boleh ada yang membakar. Termasuk membakar sampah. Kita harus mencegah kejadian kecil berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” ujarnya.
Optimalisasi Sumber Daya Perusahaan
Kepada para pelaku usaha di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, Bupati meminta agar seluruh sumber daya yang dimiliki—mulai dari regu pemadam, peralatan berat, hingga sumber air—dapat dioptimalkan untuk membantu penanganan di lapangan, baik di dalam area konsesi maupun wilayah pemukiman sekitar.
Bupati turut memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mengupayakan dukungan tambahan dari pemerintah pusat, khususnya untuk penguatan sarana pemadaman seperti pengadaan kendaraan dan perlengkapan tanggap darurat di tingkat desa.
Dukungan DPRD dan Ajakan Gotong Royong
Dalam forum yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., turut mendesak perhatian khusus dari Gubernur Kalimantan Barat, terutama terkait dukungan pendanaan bagi operasional penanganan karhutla di daerah.
Menutup arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan hanya beban pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Mari kita kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Kita harus kompak, solid, bergotong royong, dan satu gerakan sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang mengajak seluruh warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap titik api yang ditemukan demi menjaga keselamatan bersama.

Tinggalkan Komentar