Gandeng Tim Supervisi Mabes TNI, Pemkab Ketapang Perkuat Strategi Penanganan Karhutla

Menghadapi eskalasi titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Tim Supervisi Markas Besar (Mabes) TNI yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, perwakilan perusahaan, pihak pengelola bandara, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Ia secara khusus menyoroti tingkat kesulitan pemadaman di kawasan gambut, seperti di wilayah Jalan Pelang, yang minim sumber air dan memiliki akses medan yang berat.

"Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada. Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat," tegasnya.

Perusahaan Diminta Optimalkan Sumber Daya

Guna memperkuat lini pertahanan pengendalian api, Bupati mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang untuk turut mengoptimalkan aset yang dimiliki. Dukungan konkret yang diharapkan meliputi pengerahan alat berat pemadam kebakaran, pembangunan sekat kanal (sekat api), penyediaan sumur bor darurat, hingga bantuan logistik bagi para personel di lapangan.

"Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Karhutla adalah persoalan bersama sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama," katanya.

Sejalan dengan hal itu, Tim Supervisi Mabes TNI menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selama kurang lebih 30 hari ke depan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga akan bahaya karhutla, sekaligus menyerap berbagai kendala di lapangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.

Perkuat Satgas Darat dan Penanganan dari Udara

Selain memaksimalkan kekuatan Satgas Darat, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mengupayakan penambahan dukungan penanganan melalui jalur udara. Salah satu opsi yang tengah didorong adalah penambahan armada helikopter water bombing untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.

Bupati turut menugaskan jajaran Pemkab untuk mendampingi Tim Supervisi TNI dalam memetakan desa-desa rawan karhutla sebagai target utama sasaran edukasi.

"Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan," tegas Bupati.

Wujud Menjaga Rumah Besar Bersama

Menutup rapat koordinasi, Bupati Ketapang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dalam menanggulangi bencana asap ini. Ia berharap, ikhtiar yang dilakukan disertai doa dapat menjauhkan Ketapang dan Kalimantan Barat dari dampak buruk karhutla, termasuk potensi jatuhnya korban jiwa.

Upaya kolaboratif ini sejalan dengan Misi Keenam Kabupaten Ketapang terkait pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bupati menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan.

"Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Menjaganya dari ancaman karhutla adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.