Karhutla Landa 15 Kecamatan, Pemkab Ketapang Tetapkan Status Tanggap Darurat

Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari Siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026). Keputusan strategis ini diambil menyusul kondisi karhutla yang kian tak terkendali dan berdampak luas pada sendi kehidupan masyarakat.

Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melahap wilayah di 15 dari 20 kecamatan se-Kabupaten Ketapang. Selain kerusakan ekologis, bencana ini turut memicu penurunan drastis kualitas udara, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hingga krisis air bersih di berbagai pelosok desa.

Penetapan status darurat ini diputuskan dalam rapat khusus yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati. Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta seluruh camat dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” tegas Bupati.

Personel Memadai, Sarana Masih Terbatas

Bupati menyebut bahwa kekuatan personel di lapangan—gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga bantuan Brimob dari luar Kalimantan—saat ini terbilang cukup memadai. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada minimnya sarana pendukung, khususnya sumber air dan akses menuju titik api di kawasan pedalaman.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Ketapang mendesak pemerintah pusat menambah intensitas operasi water bombing, khususnya di wilayah tanah mineral yang sulit dijangkau jalur darat.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” kata Bupati.

Saat ini, dua unit helikopter bantuan BNPB telah beroperasi dari Bandara Rahadi Oesman—satu untuk water bombing dan satu lagi untuk patroli udara. Meski demikian, jumlah ini dinilai masih jauh dari ideal mengingat luasnya cakupan wilayah terdampak.

Avtur Jadi Kebutuhan Vital Operasi Udara

Selain armada, ketersediaan bahan bakar avtur turut menjadi sorotan utama. Bupati meminta dukungan penuh dari Pertamina untuk menjamin pasokan avtur selama masa tanggap darurat, sebab operasi udara tidak akan maksimal tanpa dukungan logistik bahan bakar yang memadai.

“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” tegasnya.

Kualitas Udara Memburuk, Kasus ISPA Melonjak

Dari sisi kesehatan, kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Ketapang tercatat menyentuh angka 300, masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 803 kasus ISPA yang terkait langsung dengan paparan asap karhutla.

Bupati meminta jajaran kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas layanan medis, serta mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan.

“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” ujarnya, seraya membuka opsi penutupan sementara akses jalan tersebut jika kondisi asap semakin membahayakan pengguna jalan.

Larangan Membakar Kian Diperketat

Di tengah situasi ekstrem ini, Bupati menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa untuk memperketat pengawasan dan edukasi pencegahan. Larangan membakar tidak hanya berlaku untuk pembukaan lahan, tetapi juga mencakup aktivitas membakar sampah rumah tangga.

“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas Bupati.

Tuntut Camat dan Kades Lebih Sigap

Bupati juga menyoroti pentingnya keaktifan pemerintah tingkat bawah. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya "gerak" ketika ada kunjungan pejabat daerah semata, melainkan harus responsif setiap saat.

“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” tegasnya.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat ini, Pemkab Ketapang berharap mobilisasi bantuan dari pusat dan provinsi dapat berjalan lebih cepat. Di tengah ujian berat ini, semangat gotong royong tetap digaungkan sebagai kunci utama bagi Ketapang untuk bangkit dan pulih dari bencana kabut asap.