Rakor Bersama Menhut, Ketapang Terima Bantuan Presiden Rp20 Miliar untuk Tangani Karhutla

Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (8/9/2026) malam.

Sebelum rapat berlangsung, Menteri Kehutanan didampingi Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., beserta unsur Forkopimda terlebih dahulu meninjau langsung titik kebakaran untuk memantau kondisi riil penanganan di lapangan.

Tren Positif Penurunan Titik Api

Usai memimpin rapat, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa jumlah titik panas (hotspot) di Ketapang menunjukkan tren penurunan yang signifikan berkat sinergi solid berbagai pihak.

“Dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang terus turun. Berkat kerja sama Bupati, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan seluruh pihak lainnya, sekarang tinggal 13 hotspot,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar tren positif tersebut tidak membuat seluruh elemen lengah dan menganggap tugas telah usai, mengingat karakteristik lahan gambut yang rentan menyimpan bara api tersembunyi.

“Jangan sampai penurunan angka hotspot ini membuat kita menganggap pekerjaan sudah selesai. Kita harus terus memadamkan sisa titik hotspot tersebut,” tegasnya.

Bantuan Presiden Rp20 Miliar Cair

Kabar menggembirakan turut disampaikan Menhut terkait bentuk perhatian khusus Presiden Republik Indonesia terhadap kondisi darurat di Ketapang. Pemerintah pusat resmi mengucurkan Bantuan Presiden senilai Rp20 miliar untuk mendukung operasional penanganan bencana asap di daerah tersebut.

“Alhamdulillah, Pak Presiden punya perhatian khusus untuk Ketapang. Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar sudah ditransfer ke Pemda,” ungkapnya.

Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pompa air, nozzle, hingga dukungan logistik bagi para relawan yang berjuang di garda terdepan.

Tegaskan Hukum Berlaku Adil

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan turut menegaskan komitmen penegakan hukum yang berkeadilan bagi pelaku pembakaran lahan, tanpa pandang bulu antara masyarakat kecil maupun korporasi besar.

“Hukum tidak boleh tajam ke bawah hanya kepada masyarakat, tetapi juga harus berani tajam ke atas kepada pihak korporasi,” tegasnya.

Kendala Geografis di Lapangan

Sementara itu, Bupati Ketapang menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Menteri Kehutanan RI. Bupati menjelaskan bahwa perjuangan menangani karhutla telah berlangsung lebih dari dua bulan dengan tantangan utama berupa kedalaman lahan gambut di kawasan pesisir dan minimnya akses jalan menuju titik api di wilayah pedalaman.

Untuk mengatasi kendala akses tersebut, Bupati meminta dukungan penuh Satgas Udara melalui operasi water bombing, khususnya untuk memadamkan api di kawasan bertanah mineral yang dinilai lebih efektif dibandingkan penyemprotan di lahan gambut.

“Tadi saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan pihak BNPB bahwa water bombing akan lebih efektif untuk daerah mineral dibandingkan daerah gambut,” katanya.

Bupati berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus mengalir, termasuk opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), demi mempercepat pemulihan kondisi Ketapang yang terdampak kabut asap.

“Mudah-mudahan suasana dan situasi Karhutla semakin membaik di Ketapang dan kita bisa kembali normal,”