Sekda Sampaikan Jawaban Bupati, Karhutla dan Peningkatan PAD Jadi Sorotan Perubahan APBD 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., menyampaikan Jawaban Bupati Ketapang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian ini berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (7/9/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., beserta jajaran pimpinan dewan lainnya ini menjadi ajang tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif yang telah disampaikan legislatif pada sidang sebelumnya.

Dalam pidato jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan apresiasi mendalam atas kritik dan saran dari seluruh fraksi. Pemkab menilai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi krusial guna menyempurnakan arah kebijakan anggaran perubahan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Terdapat beberapa isu strategis yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerataan pembangunan, hingga penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Perkuat Pendapatan dan Kemandirian Fiskal

Menanggapi masukan terkait pendapatan daerah, Pemkab Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Langkah ini akan ditempuh melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, hingga optimalisasi aset daerah.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya menggenjot pendapatan tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku dan tidak akan membebani masyarakat secara berlebihan. Sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan guna memperkuat basis ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Karhutla Jadi Perhatian Serius

Pada bagian lain jawabannya, Pemkab Ketapang memberikan atensi khusus terhadap kondisi darurat karhutla yang tengah melanda sejumlah wilayah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa bencana ini berdampak signifikan terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Merujuk pada kondisi terkini, status penanganan bencana telah resmi dinaikkan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat Karhutla sejak 2 September 2026. Langkah ini diambil guna mempercepat mobilisasi sumber daya di lapangan. Seiring dengan penetapan status tersebut, pemerintah daerah turut menyiapkan dukungan anggaran melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat operasi penanganan darurat.

Penanganan karhutla terus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pihak swasta, hingga pemerintah desa. Selain fokus pada pemadaman, Pemkab Ketapang juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung operasi udara dan darat secara maksimal.

Melalui forum resmi ini, pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, bijak dalam penggunaan air bersih, serta disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di tengah kabut asap.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap sinergi yang telah terjalin baik dengan DPRD dapat terus dipertahankan dalam proses pembahasan lanjutan, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera disahkan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.