Sekda Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Ketapang Tembus Rp2,3 Triliun

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Ketapang dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang ini digelar di Ruang Rapat DPRD, Selasa (1/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif atas sinergi yang terjalin selama proses penyusunan kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, kolaborasi solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi dan komitmen antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujar Sekda saat membacakan pidato Bupati.

Imbauan Kewaspadaan Karhutla

Di sela penyampaian nota keuangan, Sekda turut menitipkan pesan penting terkait kewaspadaan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengancam wilayah Ketapang di musim kemarau ini. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan air bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang agar senantiasa menjaga keselamatan lingkungan, menggunakan sumber daya air secara bijak, serta mematuhi seluruh imbauan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Fokus Tema Pembangunan 2026

Sekda menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 mengusung tema besar “Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.” Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan atau Sapta Cita, yang mencakup pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pembangunan sosial budaya, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan.

Rincian Belanja Daerah Rp2,3 Triliun

Berdasarkan draf Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Ketapang merencanakan total belanja daerah sebesar Rp2,304 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp113,9 miliar dari pagu APBD murni sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,189 triliun. Postur belanja tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Tujuh Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan sejumlah arah kebijakan strategis dalam pengelolaan Perubahan APBD 2026, di antaranya:

1. Peningkatan kualitas belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.

2. Fokus pada program prioritas sesuai RPJMD dan Perubahan RKPD 2026.

3. Efisiensi anggaran melalui rasionalisasi belanja non-prioritas.

4. Pemenuhan mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Penguatan belanja berbasis kinerja yang terukur dan akuntabel.

6. Menjaga kesinambungan fiskal sesuai kapasitas pendapatan daerah.

7. Prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami menyadari bahwa pembahasan Perubahan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Sekda.

Menutup pidatonya, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap dukungan dan masukan konstruktif dari DPRD dapat terus mengalir dalam proses pembahasan berikutnya, sehingga Perubahan APBD 2026 dapat segera disahkan demi kesejahteraan masyarakat Ketapang secara menyeluruh.