Wakili Bupati, Sekda Ketapang Ikuti Raker Gubernur Kalbar Bahas Program Prioritas Presiden
Sekda Ketapang Repalianto mewakili Bupati mengikuti Rapat Kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati/Wali Kota se-Kalbar secara daring. Raker ini membahas penguatan tujuh program prioritas Presiden 2026, mulai dari ketahanan pangan hingga penanganan TBC, demi mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Ketapang dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Kalimantan Barat bersama Bupati dan Wali Kota se-Kalbar. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Basement Sekretariat Daerah Ketapang, Senin (08/09/2026).
Raker yang dipusatkan di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak ini mengangkat tema besar "Penguatan Peran Strategis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Mengawal Program Prioritas Presiden guna Mewujudkan Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."
Selaraskan Program Prioritas Pusat dan Daerah
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah antara kebijakan tingkat provinsi dengan implementasi di level kabupaten/kota. Fokus utama pembahasan adalah penguatan peran gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal capaian pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan urgensi bagi seluruh kepala daerah untuk mengawal secara ketat tujuh program prioritas Presiden Tahun 2026. Ketujuh program strategis tersebut meliputi:
Kemudahan Perizinan Berusaha.
Pengendalian Inflasi Daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Percepatan Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketahanan Pangan Nasional.
Penanganan dan Eliminasi Tuberkulosis (TBC).
Program Dinilai Sebagai Ekosistem Kesejahteraan
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa ketujuh program prioritas tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem kesejahteraan yang saling terintegrasi. Menurutnya, implementasi program tidak boleh berjalan secara parsial atau terpisah-pisah.
Ia menilai, sinergi yang kuat antara program-program tersebut menjadi kunci utama untuk mempercepat laju pembangunan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Ketapang.
Tinggalkan Komentar