39 artikel
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bersama BNNP Kalimantan Barat mengintensifkan persiapan pembentukan BNNK Ketapang. Inisiatif ini merupakan wujud keseriusan Bupati Alexander Wilyo dalam memberantas peredaran narkotika dan melindungi masa depan generasi penerus.
Menjelang peringatan HUT ke-81 RI, Bupati Ketapang Alexander Wilyo resmi mengukuhkan 27 anggota Paskibraka Tahun 2026. Momentum ini menjadi wujud penanaman nilai pendidikan karakter, kedisiplinan, dan cinta Tanah Air bagi generasi muda.
Pemkab Ketapang menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang dipimpin oleh Bupati Alexander Wilyo. Selain seremoni pengibaran bendera, momen ini diwarnai dengan penyerahan remisi warga binaan, penghargaan desa berprestasi, hingga doa lintas agama untuk penanganan karhutla.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pendapat akhir fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi sepakat menyetujui raperda tersebut sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Sekda Ketapang Repalianto mendampingi kunjungan reses Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, guna meninjau langsung progres proyek infrastruktur strategis seperti tanggul abrasi dan jalan nasional di Kabupaten Ketapang.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan PSBM Manis Mata 2026 sekaligus mengukuhkan pengurus MABM dari empat kecamatan. Selain menjaga kelestarian budaya Melayu, ia menegaskan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menggencarkan penyaluran bantuan air bersih dengan kapasitas 8.000 liter per lokasi bagi masyarakat terdampak musim kemarau. Distribusi menyasar puluhan desa dan kelurahan yang dijadwalkan mulai 26 hingga 27 Agustus 2026.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri pelantikan pengurus DPC HNSI Ketapang. Ia mengajak organisasi ini bersinergi dengan pemerintah untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dan menuntaskan persoalan mendasar nelayan lokal.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI membahas sengketa lahan antara warga Desa Teluk Bayur dengan PT Prakarsa Tani Sejati. DPR RI merekomendasikan pengaktifan GTRA dan percepatan status clean and clear lahan hingga akhir 2026.
